 |
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
EDUKASISPORT -- Sebanyak 60,2 % informan evaluasi Tanda Politik Indonesia sepakat kalau ketua umum (Iwan Bule) serta semua pengurus PSSI mundur berkaitan bencana Kanjuruhan.
Mereka sepakat apabila ketua umum serta seluruhnya pengurus PSSI memundurkan diri jadi wujud pertanggungjawaban atas insiden itu.
Direktur Eksekutif Sinyal Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menerangkan evaluasi itu menyertakan 1.220 informan. Dari jumlahnya itu, 83,4 prosen mengakui ketahui perihal petaka Kanjuruhan, dan 16,6 prosen mengatakan tidak paham.
Pada pertanyaan apa informan sepakat dengan saran Team Kombinasi Independent Penjelajah Realitas (TGIPF) kalau ketua umum PSSI dan semua barisannya harus memundurkan diri selaku wujud pertanggungjawaban akhlak, sebagian besar menyebutkan sepakat.
"Sebagian besar amat sepakat atau sepakat, 60,2 % mengucapkan sepakat dengan rujukan TGIPF supaya Ketua Umum PSSI dan seluruhnya korps-nya memundurkan diri," terang Burhanuddin dalam pertemuan reporter yang ditayangkan lewat saluran Youtube Sinyal Politik Indonesia, Minggu (13/11/).
Dalam survey itu, beberapa informan diberikan pertanyaan bab satu diantaranya saran Team Campuran Independent Pelacak Realitas (TGIPF) Kanjuruhan yang mengharap Iwan Bule serta barisannya mundur dari PSSI.
Sementara jumlah informan yang menyebutkan kurang atau mungkin tidak sepakat cuman 18,3 prosen, serta yang tidak menjawab atau mungkin tidak tahu sejumlah 21,4 %.
"Pada mereka yang mengetahui petaka Kanjuruhan, 39,1 % mengatakan aparatur kepolisian, tertutama mereka yang bawa pelontar gas air mata," katanya.
Hasilnya, sekitar 39,1% informan menjawab petugas kepolisian paling bertanggung-jawab, dituruti dengan pelaksana liga 27,2% dan PSSI 13%.
"Yang tak menjawab, barangkali terasa isunya di luar kapling mereka, 21,4 prosen."
Rincian prosentase informan di pertanyaan itu ialah amat sepakat sejumlah 5,6 prosen, sepakat 54,6 prosen, kurang sepakat 12,8 %, amat tak sepakat 5,5 %.
Sementara yang mengatakan PSSI 13 %, supporter 10,2 %, TNI 1,7 prosen dan yang menjawab tidak paham atau mungkin tidak menjawab sekitar 7,6 %.
Survei itu pun bertanya terkait apa yang semestinya dilaksanakan oleh pemerintahan untuk memberikan respon rujukan TGIPF terkait PSSI.
Sedangkan ada 1,3% informan menyebutkan faksi yang lain dan 7,6% tidak jelas atau mungkin tidak menjawab.
"Lantas kita bertanya, menurut Ibu Bapak, seharusnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan untuk tindak lanjuti referensi TGIPF itu," kata Burhanuddin.
Survei itu bertanya, apa informan pernah dengar jika pemirsa meninggal karena gas air mata. Sedang 21,4% informan yang lain tidak jelas atau mungkin tidak menjawab atas pertanyaan itu.(Red)